Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Abstract
This study aims to examine the effects of local revenue and balancing funds consisting of general allocation funds, special allocation funds and revenue-sharing funds on the human development index of district governments/ city in Central Java. The level of Human Development Index in Central Java from year to year has fluctuated changes in the increase and including the medium category.The research method used in this is quantitative research using multiple linear regression analysis tools. The sample used in this study is the district government financial statements in Central Java during 2015-2016 which amounted to 70. The result of the research shows that the original income of the region influences the human development index. While general allocation funds, special allocation funds and profit-sharing funds have no effect on the human development index. This indicates that the fulfillment of education, health and poverty eradication needs in Central Java can be met from the local revenue in each district government.
Keywords: Local original revenue, general allocation fund, special allocation fund, profit-sharing fund, human development index
JEL Classification: H61, H77
Full text article
References
Anggarini, T dan Sutaryo. (2015). Pengaruh rasio keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah Provinsi di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 18 Medan 16-19 September 2015.
Widyaningsih, V.A. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah. Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok 24-27 September 2014.
Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Badan Pusat Statistik. (2016). Indeks Pembangunan Manusia 2012-2014. http://www.bps. go.id. diakses tanggal 23 Juli 2016.
Badrudin, R dan Khasanah M. (2011). Pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap pembangunan manusia di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan. Vol. 9 No.1. April 2011 : 23-30
Djaenuri, A. (2012). Hubungan keuangan pusat-daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
Ghozali, I. (2009). Ekonometrika, teori konsep dan aplikasi dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A dan Syam, K. (2014). Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Harahap, R.U. (2011). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota Propinsi Sumatra Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol.11 No.1. Maret 2011
Kusumastuti, A.L. (2012). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada indeks pembangunan manusia di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2012
Lugastoro, D.P. (2013). Analisis pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Jawa Timur. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Mannan, A. (1997). Teori dan praktek ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. Mahmudi. (2010). Manajemen keuangan daerah. Jakarta: Erlangga. Nordiawan, D. (2016). Akuntansi sektor publik. Jakarta: Salemba Empat.
Pratowo, N.I. (2012). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Studi Ekonomi Indonesia.
Putra, P.G.M. dan Ulupi, I.G.K.A. (2015). Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 11.3: 836-877
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
(2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
(2005). Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 903/3172/SJ Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2005
(2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah.
(2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
(2009). Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Kabupaten dan Kota tahun 2010.
(2006). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2006 tentang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
(2006). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2011). Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Sanggelorang, S.M.M.V.A.R. dan Hanly F.D.J.S. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15 No.02.
Sarkoro, H dan Zulfikar. (2016). Dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (studi empiris pada pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sekaran, U. (2006). Research methods for bucines metodologi penelitian untuk bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Setyowati, L dan Suparwati, Y.K. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dau, dak, pad terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. Prestasi. Vol.9 No.1.
Sugiyono. (2012). Metode penelitian bisnis. Bandung: CV alfabeta
www.djpk.depkeu.go.id. di unduh tanggal 29 Agustus 2016.
www.bpsjateng.go.id. di unduh tanggal 29 Agustus 2016
Authors
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.