KONSTRUKSI WAKAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DI INDONESIA

Abstract

Zakat is a land to improve the welfare of the people, and this has been structurally arranged and a mature concept in Islam, as well as the provisions of Law No. 41 of 2004. The perspective of waqf does indeed experience general meaning which initially was only immovable property and we can also for movable property, this can be understood from the benefits of waqf itself. As mentioned in Government Regulation of the Republic of Indonesia number 42 of 2006 concerning the Implementation of Law Number 41 of 2004 article 2. In carrying out its duties, BWI has formed 31 representatives of the BWI Povinsi, inaugurated Sharia Financial Institutions that Receive Wakaf Money (LKS-PWU) as many as 15 banks syariah and has accredited Nadzir Wakaf Money consisting of 102 Islamic Institutions / Cooperatives.

This journal is included in library research, because studied by the views of the ulama and the laws and regulations concerning waqf in Indonesia. What is interesting to study in this journal is that the shifting of the meaning of wakaf does not move to wakaf move is a concept that is in essence in terms of the benefits and benefits of the waqf for the people. Waqf can be understood as a transfer of ownership of an item from one hand to the other to treat the people, where the goods or assets are durable and worth worshiping to Allah, one of the conditions for endowments, namely the endowment may determine what conditions he want in waqf. Waqf in the view of Islam, as one aspect of the teaching that has a spiritual dimension, teachings that show the dynamics of formidable philanthropy. Waqf was practiced long before Islam came into existence, it is even thought that since humans came to know life in this world. This can be seen in every community providing public facilities, such as places of worship, clean water sources, roads, and building sites.

 

Zakat merupakan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, dan hal ini telah diatur secara struktural dan konsep yang matang dalam Islam, begitu juga sebagaimana ketetapan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.  Perspektif wakaf memang mengalami kemaknaan umum yang awalnya hanya harta tidak bergerak dan kita dapat juga untuk harta yang bergerak, hal ini dapat dimaklumi dari manfaat wakaf itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 pasal 2. Dalam menjalankan tugasnya, BWI telah membentuk  31 perwakilan BWI Povinsi, meresmikan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebanyak 15 bank syariah dan telah mengakriditasi Nadzir Wakaf Uang yang terdiri dari Yayasan/Koperasi syariah sebanyak 102 Lembaga.

Jurnal ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), karena yang dikaji adalah pandangan para ulama dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia. Yang menarik untuk dikaji dalam jurnal ini adalah, bahwa pergeseran makna wakaf tidak bergerak menjadi wakaf bergerak merupakan sebuah konsep yang secara esensi ditinjau dari manfaat dan maslahat dari wakaf tersebut untuk umat. Wakaf dapat difahami sesuatu perpindahan hak milik suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lainnya untuk memaslahatan umat, yang mana barang atau harta tersebut berdaya tahan lama dan bernilai ibadah kepada Allah swt., Salah satu syarat wakaf yaitu pewakaf boleh menentukan apa saja syarat yang ia inginkan dalam wakafnya. Wakaf dalam pandangan Islam, sebagai salah satu aspek ajaran yang berdimensi spiritual, ajaran yang menunjukkan dinamika filantropi yang tangguh. Wakaf telah dipraktikan jauh sebelum Islam muncul, bahkan diperkirakan sejak manusia mengenal kehidupan di dunia ini. Hal ini dapat dilihat dalam setiap masyarakat menyediakan sarana umum, seperti tempat ibahdah, sumber air bersih, jalan, dan tempat bangunan.